Dr. Eng. Hendri, UNIPA, Pimpin Penguatan Kapasitas Iklim di Papua

Universitas Negeri Papua (UNIPA) kembali menunjukkan peran strategisnya dalam memperkuat kapasitas daerah menghadapi krisis iklim, melalui kiprah Dr. Eng. Hendri, S.Si., M.Si., Koordinator Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana UNIPA, dan Wakil Ketua Bidang Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIK Indonesia). Dalam dua kegiatan di Papua Barat dan Papua bulan Oktober 2025 menegaskan pentingnya kolaborasi antara akademisi dan pemerintah untuk mengarusutamakan pengendalian perubahan iklim di tingkat lokal.

Menguatkan Kapasitas Masyarakat di Papua Barat

Pada 6 Oktober 2025, Dr. Hendri menjadi salah satu pembicara utama dalam kegiatan “Peningkatan Kapasitas Pengendalian Perubahan Iklim dan Pengelolaan Sampah di Provinsi Papua Barat” yang digelar di Oriestom Bay Hotel, Manokwari. Kegiatan yang diinisiasi oleh Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim (MSDPPI) Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH yang bekerjasama dengan Komisi XII DPR RI Dapil Papua Barat ini melibatkan 60 peserta dari unsur pemerintah daerah, akademisi, pelajar, dan komunitas lokal.

Dalam paparannya berjudul “Dampak Perubahan Iklim di Indonesia”, Dr. Hendri menekankan pentingnya pemahaman berbasis sains untuk menilai risiko iklim di Papua Barat—mulai dari kenaikan muka laut, perubahan pola hujan, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan dan mata pencaharian berbasis ekologi dari pesisir-pegunungan. Ia juga menyoroti bahwa pendekatan berbasis komunitas (community-based) perlu diperkuat agar kebijakan mitigasi dan adaptasi dapat diterapkan secara kontekstual dan efektif.

“Papua Barat memiliki kerentanan yang khas, tetapi juga peluang besar untuk menjadi model pembangunan rendah karbon berbasis masyarakat,” ujar Dr. Hendri dalam sesi diskusi, seraya menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, akademisi, media, mitra pembangunan, pihak swasta dan komunitas lokal dalam mendukung target penurunan emisi Indonesia di bawah Nationally Determined Contribution (NDC).

Mendorong Pemda di Tanah Papua Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Hanya sepekan berselang, Dr. Hendri juga tampil sebagai narasumber dalam Bimbingan Teknis Pengisian Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) yang digelar oleh Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Papua, Kementerian LH/BPLH, pada 15–16 Oktober 2025 di Hotel Horison Kotaraja, Jayapura yang libatkan 3 bidang di 6 Provinsi di Tanah Papua.

Dalam sesi bertajuk “Pengaruh Perubahan Iklim terhadap Kualitas Lingkungan Hidup”, ia menjelaskan bagaimana perubahan iklim secara langsung memengaruhi indikator-indikator lingkungan seperti kualitas udara, air, dan tutupan lahan. Menurutnya, data IKLH tidak sekadar angka statistik, melainkan gambaran nyata efektivitas kebijakan daerah dalam menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dr. Hendri juga mendorong pemerintah daerah di Tanah Papua agar mengintegrasikan data iklim dalam perencanaan pembangunan dan memperkuat sistem informasi lingkungan digital agar sejalan dengan platform nasional SITALA. Pendekatan ilmiah dan berbasis data, katanya, akan membantu daerah beradaptasi terhadap risiko iklim sekaligus memantau keberhasilan aksi mitigasi di lapangan yang dilaksanakan pada Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH).

Akademisi sebagai Jembatan Ilmu dan Kebijakan

Kehadiran Dr. Hendri dalam dua forum tersebut memperlihatkan peran penting akademisi lokal dalam menjembatani ilmu pengetahuan dan kebijakan publik. Melalui UNIPA, ia tidak hanya berkontribusi dalam penelitian dan edukasi, tetapi juga dalam membangun jejaring kolaborasi antara kampus, pemerintah, dan komunitas untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan.

“Tanpa peningkatan kapasitas lokal, kebijakan nasional akan sulit diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan,” ujarnya menutup sesi di Jayapura.

Dengan dukungan lintas sektor seperti ini, Papua Barat dan Papua diharapkan dapat memperkuat ketahanan lingkungan dan ketangguhan masyarakat sekaligus menjadi contoh bagi provinsi lain dalam mengintegrasikan sains iklim ke dalam pembangunan berkelanjutan. Integrasi sains iklim dalam kebijakan pembangunan juga memungkinkan optimalisasi pemanfaatan data spasial, prediksi iklim, dan inovasi teknologi hijau untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti kehutanan, perikanan, pertanian, serta infrastruktur hijau. Dengan demikian, Papua Barat dan Papua berpotensi menjadi laboratorium alam bagi penerapan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di Indonesia Timur, yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi hijau/biru, tetapi juga pada keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat lokal.